Sektor Informal Tata Ruang Kota

Oleh: Hensi Margaretta[1]

Pekerja di sektor kerja informal[2] atau popular dengan kata pedagang kaki lima (PKL) merupakan hal fenomenal di Indonesia. Para pekerja ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ataupun kolong-kolong jembatan di daerah perkotaan. Kebanyakan mereka adalah para migran yang datang dari pedesaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan di sana. Daerah perkotaan yang sepertinya menjanjikan banyak hal, terutama perbaikan ekonomi bagi kehidupan mereka menjadi daerah tujuan untuk mengadu nasib. Namun, karena kurangnya kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, akhirnya kebanyakan mereka mencoba mencari pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan banyak keahlian, mudah dan bisa mendatangkan uang dengan cepat. Pilihan itu kebanyakan adalah sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima.

Fenomena pedagang kaki lima sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat bagaimana mengelola hal tersebut sehingga bukan menjadi beban perkotaan, tapi sebaliknya menjadi solusi dan pendukung perekonomian. Ironinya, hal yang sering kita temui adalah marginalisasi para pekerja di sektor informal dengan dalih para pekerja tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penggunaan fasilitas umum seperti daerah milik jalan atau trotoar dan jembatan sampai masalah lingkungan sehingga stigma yang muncul dan berkembang adalah para pekerja tersebut hanya menjadi parasit kota dan berdampak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas. Sebagai bentuk reaksi pemerintah terhadap aksi para migran tersebut adalah bentuk pengaturan yang aplikasinya di lapangan dalam bentuk kekerasan yang sudah melanggar norma-norma kesusilaan seperti penggusuran ataupun bentuk kekerasan lainnya atas nama pengaturan. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak diberi ruang sedikitpun untuk beraktualisasi dan berperan dalam perekonomian perkotaan.

Akibatnya, yang muncul ke permukaan adalah bentuk perlawanan ‘wong cilik’ (baca: kaum miskin perkotaan) terhadap pemerintah. Karena tidak adanya sikap persahabatan yang diberikan kepada mereka mengakibatkan kebencian para ‘wong cilik’ semakin bertambah dan menimbulkan sikap rentan terhadap segala bentuk peraturan pemerintah yang wujudnya himbauan atau paksaan, sehingga yang sering kita lihat adalah bentuk perlawanan dari kaum marginal perkotaan.

Thus, penataan ruang perkotaan selayaknya ditata sedemikian rupa dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam membangun perekonomian bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimana pola penataan ruang perkotaan dengan munculnya fenomena para pekerja di sektor informal (baca: PKL) tersebut?; bagaimana menghubungkan sektor kerja formal dan sektor kerja informal? bagaimana pola hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja sektor informal?

Isu Pembangunan Kota, Sektor Informal hingga Pertumbuhan Ekonomi

Kota dengan pembangunan yang dilakukannya memiliki dampak tersendiri. Adapun isu pembangunan kota antara lain. Salah satu butir dari isu pembangunan kota adalah penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja dan penciptaan tenaga kerja.Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan baru.

Sempitnya lapangan pekerjaan, terutama di daerah pedesaan menyebabkan timbulnya pekerja sektor informal. Padahal, kalau kita melihat dari sisi positif fenomena pekerja sektor informal ini, akan ada banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh adalah Negara Cina yang berhasil membangun perekonomian negaranya dari sektor informal penduduknya yang melakukan kegiatan usaha mandiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Knowledge Wharton, perekonomian Cina hingga sekarang terus mengalami pertumbuhan pesat, rata-rata 8,35 persen selama kurun waktu tahun 1990 dengan melakukan bisnis konvensional yang jauh dari system legal dan financial yang sangat berbeda dengan system perekonomian yang diaplikasikan Barat. [3]

Selain itu, dengan adanya pekerja sektor informal tentu saja memudahkan para konsumen dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pekerja sektor informal biasanya ‘mangkal’ di daerah-daerah yang dekat dengan keberadaan konsumen. Hal ini sesuai dengan analisa Mc.Laughlin (1990) yang menyatakan bahwa sektor informal bercirikan fleksibel dan dapat mengoperasikan bisnis pada waktu dan lokasi yang memudahkan konsumen.[4]

Sektor kerja informal dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Pekerja sektor informal ini tidak bisa dihilangkan. Dia akan terus ada seiring dengan pertumbuhan penduduk. Yang harusnya dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian dan dampak negatif. Potensi dari para pekerja sektor informal tersebut akan menjadi potensi yang sangat besar dalam mendukung perkembangan ekonomi sektor informal. Yang belum dilakukan pemerintah selama ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga pekerja di sector informal tersebut mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Untuk itu, perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja sektor informal. Pemerintah selayaknya menjadi mediator dalam hal ini, seperti pembinaan manajemen usaha, penguatan modal usaha, dan pengembangan usaha melalui kemitraan. Jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja maka akan tumbuh keselarasan dan keharmonisan, terutama dalam mengelola perekonomian rakyat dan dalam rangka menguatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tata Ruang Perkotaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mempertemukan kebutuhan di masa yang akan datang tanpa memperdulikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.[5] Pembanguna ini dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pun hendaknya menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan.[6]

Menurut kebijakan pembangunan tata ruang Indonesia, pembangunan selayaknya dilakukan dengan keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan. Untuk itu, perlunya disediakan kantong-kantong khusus bagi para pekerja sektor informal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban. Selama ini telah ada pembangunan usaha informal tapi tidak memperhatikan aspek-aspek tertentu seperti lokasi yang sulit dijangkau masyarakat sehingga bangunan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia menginjak pembangunan jangka Menengah Tahap Kesatu yang memasuki era globalisasi berupa adanya liberalisasi perdagangan dan jasa. Apa dampak globalisasi terhadap sector informal?Perlunya RUU Tata Ruang yang realistis. Artinya dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat umum.


[1] Alumni Fakultas Geografi, jurusan Perencaan Pengembangan Wilayah; mahasiswa program master di National Chengkung University,
Taiwan.

[2] Menurut ILO & UNDP (1972), sector informal adalah sector yang tidak terstruktur yang dilakukan di pusat
kota sebagai dampak dari terbatasnya sector modern dalam menyerap tenaga baru.

[3] ‘Informal’ entrepreneurship is the key to
China’s success
19/08/2002. Source: Knowledge Wharton. http://www.altassets.com

[4] Mc. Laughlin (1990)

[5] Brundtland Commission (1987).

[6] World Summit Outcome Document (2005).

4 thoughts on “Sektor Informal Tata Ruang Kota

  1. revolusi jalanan berkata:

    sektor informal bukan sebagai sektor yang menghambat pembangunan karena secara esensial ternyata manfaat dari sektor ini sangat besar sekali, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, sudah selayaknya pemerintah memperlaklukan para pelaku sektor informal sebagai sebagai pahlawan pembangunan

  2. justincoolz berkata:

    SEKTOR INFORMAL orang-orang yang merasa bahwa dirinya juga mempunyai kesempatan yang sama dalam hal untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang sebagai income untuk membutuhi kebutuhan hidup dengan berpenghasilan dari usaha yang di lakukan sendiri dengan maksud agar hisupnya bisa mandiri……

    yang penting mereka jangan di pojokan….
    tapi setiap orang berhak atas kehidupannya…..

    tapi sebagai orang pada bagian sektor infomal ini perlu menjaga ketertiban….

    tanpa mereka tak akan lancar pembangunan….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s