Oleh: Azyumardi Azra
Membaca majalah Newsweek edisi Desember 2005-Februari 2006, saya menemukan laporan menarik tentang pendidikan, tegasnya tentang pendidikan tinggi (PT) atau universitas. Di bawah judul ‘The Campus Craze’, laporan sepanjang tiga halaman itu mengungkapkan tentang perkembangan universitas yang fenomenal di Cina. Sekarang ini sekitar ‘kota universitas’ sedang dibangun atau dalam perencanaan akhir di seluruh Cina; dan universitas-universitas swasta yang mulai berkecambah sejak 1990-an kini berjumlah tidak kurang dari 1.300.
Membaca majalah Newsweek edisi Desember 2005-Februari 2006, saya menemukan laporan menarik tentang pendidikan, tegasnya tentang pendidikan tinggi (PT) atau universitas. Di bawah judul ‘The Campus Craze’, laporan sepanjang tiga halaman itu mengungkapkan tentang perkembangan universitas yang fenomenal di Cina. Sekarang ini sekitar ‘kota universitas’ sedang dibangun atau dalam perencanaan akhir di seluruh Cina; dan universitas-universitas swasta yang mulai berkecambah sejak 1990-an kini berjumlah tidak kurang dari 1.300.Pada akhir 1990-an, lebih separuh calon mahasiswa yang lulus tes masuk universitas tidak tertampung di PT Cina. Kini jumlah mahasiswa baru universitas meningkat tiga kali lipat –dari satu juta orang pada 1999 menjadi 3,38 juta pada 2005. Kini lebih dari 55 persen warga negara Cina usia mahasiswa telah menerima semacam bentuk pendidikan tinggi. Persentase ini jauh lebih tinggi dibanding Inggris yang hanya menargetkan sekitar 40 persen menjelang 2010.
Tak kurang fenomenalnya, Cina sejak 2003 mengizinkan universitas asing membuka ‘cabang’ di negeri ini. Syaratnya sama dengan di Indonesia universitas asing tersebut harus bermitra dengan universitas lokal Cina dan rektornya juga harus orang Cina. Ini merespons perkembangan cepat, karena sejak 2001 Nottingham University, Inggris, telah membuka cabangnya di Cina. Dan perkuliahan sepenuhnya diberikan dalam bahasa Inggris. Dengan luas kampus 590 hektare di Ningbo, Universitas Nottingham dengan rangking 60 di antara universitas-universitas top di dunia, siap menyediakan pendidikan tinggi state of the art.
Pemerintah Cina memang memberikan perhatian khusus pada pendidikan tinggi. Sejak 4 Mei 1998 Presiden Jian Zemin meresmikan ‘Proyek 985′ yang bertujuan mempercepat pengembangan knowledge-based economy dengan membangun PT. Antara 1997-2002 Pemerintah Cina meningkatkan anggaran pendidikan tinggi sampai tujuh kali lipat. Fasilitas-fasilitas state of the art dalam sains dan teknologi juga semakin banyak disediakan pemerintah. Institut Mikroelektronik, Universitas Beijing, misalnya, kini memiliki bengkel semikonduktor, yang tingkat kecanggihannya tidak bisa disaingi universitas lain manapun di muka bumi ini. Hasilnya, Cina berhasil menggandakan jumlah keluaran (output) PhD dalam bidang sains dan teknologi, lebih dari 8.000 dalam periode antara 1996-2001.
Kalangan PT, bahkan masyarakat umumnya, di Indonesia boleh dan wajar iri terhadap besarnya perhatian Pemerintah Cina kepada pendidikan tinggi. Berbeda dengan apa yang terjadi di Cina, pendidikan tinggi di Tanah Air berjalan dengan anggaran pas-pasan, jika tidak dapat dikatakan jauh dari memadai. Karena itu, bukan rahasia lagi, fasilitas-fasilitas universitas umumnya –termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) sekalipun– jauh dari kategori state of the art. Keadaan lebih memprihatinkan dapat ditemui di PT swasta. Terdapat hanya sedikit PT Swasta yang benar-benar memiliki fasilitas kependidikan yang memadai.
PT di Indonesia, khususnya milik pemerintah, sebaliknya semakin dituntut untuk mampu menggalang dana sendiri, misalnya, melalui kerja sama dengan dunia industri dan sumbangan dari masyarakat, yang diberikan melalui mahasiswa dalam bentuk berbagai fees. Karena dana dari anggaran negara sangat tidak memadai dan pendapatan dari hasil kerja sama dengan dunia industri boleh dikatakan sangat minimal, maka bisa dipastikan tanpa kontribusi masyarakat, PTN-PTN Indonesia hampir tidak mungkin menjadi ‘pusat keunggulan’ (center of excellence). Paling banter hanya bisa bertahan seadanya; dalam ungkapan bahasa Arab, wujuduhu ka’adamihi, adanya seperti ketiadaannya sama sekali.
Dalam situasi seperti itu, ekspansi PT asing ke Indonesia tampaknya tidak terhindarkan lagi. Menko Kesra, Aburizal Bakrie, belum lama ini menyatakan kebolehan beroperasinya PT asing di Indonesia. Belum begitu jelas skema yang akan dikembangkan Menko Kesra tentang kebolehan itu; apakah dengan skema kemitraan dengan PT dalam negeri, atau memang boleh membuka semacam cabang sepenuhnya di Indonesia.
Forum Rektor Indonesia telah menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana Menko Kesra tersebut. Masalahnya, PT di Indonesia –baik negeri maupun swasta umumnya– berada dalam posisi tawar yang lemah. Dan karena itu hampir bisa dipastikan, sulit bersaing dengan PT asing yang bergerak dengan modal dan SDM yang jauh lebih kuat. Karena itulah, gagasan atau rencana tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara lebih komprehensif dan matang.
Memang, untuk menjadi PT yang diakui pada tingkat internasional, PT Indonesia mesti bekerja sama dengan universitas mancanegara. Tetapi, kerja sama itu semestinya pula merupakan kemitraan yang adil dan berdasarkan equal partnership. Jika tidak begitu, maka PT Indonesia hanya akan menjadi ‘pelengkap penderita’ belaka.+
